a Disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat.Gerakan sparatis ini terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, Poso. Separatismc atau keinginan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar Ancamanmerupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut. 1) Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan Menurut saya dengan mengerjakan kliping ini saya bisa menambah terhadapprinsip kedaulatan negara dan mengedepankan prinsip integritas wilayah suatu negara. Indonesia tidak bisa menerima langkah apapun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina. Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi dan kepatuhan terhadap konsitutusi. Gerakanini seakan tidak pernah berhenti mengancam kedaulatan NKRI di daerah. Selain itu gerakan separatis itu menyisakan luka yang mendalam bagi para korban. Gerakan-gerakan separatis tersebut memakan jumlah korban yang tidak sedikit. Kedua hal tersebut memang saling bertaut. Di satu sisi harus berjuang mem-pertahankan kemerdekaan Negaramana pun di dunia ini pasti tidak akan memberi toleransi terhadap gerakan separatis, apalagi namanya negara Indonesia. Tindakan tegas perlu diambil apabila persoalan di Papua menyangkut masalah separatisme yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan masih ada saja organisasi atau gerakan yang ingin memecah belah kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut antara lain, yang pertama adalah PKI Partai Komunis Indonesia , Yang kedua GAM Gerakan Aceh Merdeka , Yang ketiga adalah OPM. Organisasi Papua Merdeka . Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang mengancam persatuan Indonesia dan mengancam Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi di semua wilayah suatu negara. Kedaulatan adalah kekuatan total untuk mengatur segala sesuatu yang ada di wilayah suatu negara tanpa campur tangan dari negara lain. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan PKI Partai Komunis Indonesia . Partai Komunis Indonesia PKI adalah partai politik yang dibubarkan di Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah Partai Komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan ini dibubarkan pada tahun 1965 dan dilarang pada tahun berikutnya. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, PKI muncul kembali di panggung politik dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Belanda. Banyak angkatan bersenjata berada di bawah kendali atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam pertempuran dengan Belanda, Presiden Sukarno khawatir bahwa pengaruh PKI yang semakin besar pada akhirnya akan mengancam statusnya. Selain itu, pertumbuhan PKI telah menyebabkan lebih banyak masalah di sektor sayap kanan daripada pemerintah Indonesia dan beberapa kekuatan asing, terutama antusiasme anti-Komunis Amerika Serikat secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antara PKI dengan kekuatan lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan biasanya terjalin erat. Tujuan PKI di Indonesia yaitu karena ingin mendirikan negara soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan paham komunis. Pembahasan kedua akan membahas tentang GAM Gerakan Aceh Merdeka . Gerakan Aceh Merdeka GAM adalah Organisasi separatis yang bertujuan untuk mempersatukan Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1976, konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM bermula dari perbedaan keinginan ini yang terus berlanjut dan menelan korban hampir orang. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF.GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro, telah tinggal di Swedia selama hampir 30 tahun dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 4 Desember 1976, pendiri Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mempublikasikan pidato menentang pemerintah Indonesia di Harimon Hills, pernyataan Kabupaten Piede. Saat GAM berdiri, nama resmi yang digunakan saat itu adalah AM, Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia menamakan gerakan GPK-AM dari tahun 1980-an hingga penindasan dan perlawanan bersenjata ini mendapat reaksi keras dari pemerintah pusat Indonesia, yang akhirnya melakukan operasi militer di Aceh atau dikenal dengan DOM Military Operations Zone dari akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Tindakan ini memaksa militan AM untuk melanjutkan perjuangan mereka di pengasingan. Ketika rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilakukan di Indonesia, pada saat yang sama Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dengan nama GAM. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM berlanjut hingga pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh pada tahun tersebut melalui beberapa prosedur dialog, namun gagal mencapai penyelesaian mufakat antara pemerintah Indonesia dan aktivis GAM. Konflik sedikit banyak menekan aktivitas bersenjata GAM, banyak aktivis GAM yang melarikan diri dari Aceh dan melarikan diri ke luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 memaksa pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan di bawah inisiasi dan mediasi pihak internasional. Pada 27 Februari 2005, GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap negosiasi di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martin Ahtisaari Martti Ahtisaari menjabat sebagai tuan rumah. Setelah 25 hari perundingan, pada 17 Juli 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Damai ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Selanjutnya, tim Aceh Monitoring Mission AMM memantau proses perdamaian yang terdiri dari lima negara ASEAN dan beberapa negara anggota. Uni pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan membantu mendorong pembentukan partai politik lokal di Aceh dan memberikan amnesti kepada anggota GAM. Padahal, meski sudah damai, sejauh ini masih ada persoalan yang belum ditemukan jalan keluarnya. Misalnya tentang tapol Aceh yang masih berada di Chipinan Jakarta, seperti Ismuhadi Jaffa. Selain soal kesejahteraan mantan kombatan GAM, hanya segelintir elit yang bisa menikmati persoalan tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah OPM Organisasi Papua Merdeka . Organisasi Papua Merdeka OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang dikenal sebagai Irian Jaya di Indonesia. Gerakan tersebut dilarang di Indonesia dan memicu kemerdekaan provinsi tersebut, yang berujung pada pengkhianatan. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya Erika Politik Thursday, 13 Jan 2022, 0902 WIB Gerakan Saparatisme di IndonesiaGerakan separatis masih terus membayangi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski jumlahnya semakin kecil, ia tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan NKRI. Aksi separatisme di mana pun sama, yaitu ingin membentuk negara sendiri. Gerakan separatisme ini merupakan gerakan bersenjata sehingga mengancam bukan hanya rakyat, melainkan juga aparat. Gerakan pemisahan diri ini, baik di Aceh, Papua, dan Maluku selalu mengusung isu yang sama, biasanya erat terkait dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang tidak merata. Kegagalan pemerintah untuk menciptakan keadilan dianggap sebagai sumber motivasi utama gerakan tidak terdapat tiga pendekatan untuk merespons gerakan separatisme, yakni pendekatan politik, pendekatan persuasif, dan pendekatan represif. Dalam pendekatan politik, perjuangan bersenjata gerakan separatis berubah menjadi perjuangan politik melalui partai politik. Kelompok separatis bermetamorfosis menjadi partai politik. Inilah yang terkaji ketika Gerakan Aceh Merdeka menjadi partai politik bernama Partai GAM. Itu juga yang terjadi di Irlandia Utara ketika Tentara Pembebasan Irlandia atau IRA yang hendak memisahkan diri dari Inggris Raya berubah menjadi partai politik bernama Sein Fein. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, lewat Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso terhadap kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh baru-baru ini, merupakan contoh pendekatan tindakan persuasif biasanya ada negosiasi. Kelompok bersenjata bersedia menyerah bila, misalnya, pemerintah memberi pengampunan kepada mereka. Itulah sebabnya Presiden Jokowi berniat memberikan amnesti kepada kelompok Din Minimi dengan terlebih dulu meminta pertimbangan DPR. Pendekatan politik ataupun persuasif jelas merupakan kebijakan yang baik. Kebijakan ini akan memperkecil korban, baik di pihak rakyat, aparat, maupun kelompok separatis. Sangat melelahkan jika terus-menerus negara ini diwarnai kontak bersenjata antara aparat keamanan dan gerakan separatis. Ujung-ujungnya, ibarat ungkapan dua gajah berkelahi pelanduk mati di tengah-tengahnya, rakyat juga yang jadi tidak semua gerakan separatis bisa direspons dengan pendekatan politik. Gerakan separatis di Papua, misalnya, sulit bisa direspons dengan pendekatan politik dengan mengubah Organisasi Papua Merdeka menjadi partai politik. Itu karena OPM berbeda dengan GAM. GAM bisa disebut sebagai satu-satunya gerakan separatisme di Aceh ketika itu. Namun, OPM terdiri atas banyak faksi. Bahkan, pendekatan persuasif pun sulit dilakukan karena banyaknya faksi dalam tubuh OPM. Ketika pemerintah berhasil bernegosiasi dengan satu faksi, faksi lain boleh jadi terus melakukan perlawanan. Namun, kita tetap merekomendasi pemerintah melakukan pendekatan persuasif melalui negosiasi untuk merespons gerakan separatis di Papua. Jika benar gerakan separatis berakar pada perasaan diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi, pendekatan persuasif yang juga perlu dilakukan pemerintah ialah pendekatan kesejahteraan. Papua merupakan daerah di Indonesia yang paling tertinggal dari segi pembangunan fisik dan manusia, terbelakang secara pendidikan, ekonomi, dan teknologi, atau miskin karena kebanyakan masyarakat hidup dalam keprihatinan akan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai. Hingga pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wacana pembangunan nasional di kawasan Indonesia Timur terutama Papua patut diacungi jempol. Bahkan upaya pemerintah untuk membangun Papua sekarang boleh dikatakan merupakan langkah paling tepat dan maju dalam peradaban bangsa Indonesia. Pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi yang memulai pembangunan dari Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, bisa dijadikan instrumen merespons gerakan separatis melalui pendekatan persuasif berupa pendekatan kesejahteraan. Namun, negara tetap tidak boleh ragu melancarkan pendekatan represif kepada kelompok-kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan, direspons dengan pendekatan politik dan persuasif. Pendekatan apa pun yang dilakukan negara terhadap gerakan separatis, apakah politik, persuasif, atau represif, ia harus bertujuan melindungi kedaulatan rakyat dan kewibawaan negara Indonesia. Papua merupakan daerah di Indonesia yang paling tertinggal dari segi pembangunan fisik dan manusia, terbelakang secara pendidikan, ekonomi, dan teknologi, atau miskin karena kebanyakan masyarakat hidup dalam keprihatinan akan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai. Hingga pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wacana pembangunan nasional di kawasan Indonesia Timur terutama Papua patut diacungi jempol. Bahkan upaya pemerintah untuk membangun Papua sekarang boleh dikatakan merupakan langkah paling tepat dan maju dalam peradaban bangsa pemerintahan Presiden Jokowi yang memulai pembangunan dari Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, bisa dijadikan instrumen merespons gerakan separatis melalui pendekatan persuasif berupa pendekatan negara tetap tidak boleh ragu melancarkan pendekatan represif kepada kelompok-kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan, direspons dengan pendekatan politik dan persuasif. Pendekatan apa pun yang dilakukan negara terhadap gerakan separatis, apakah politik, persuasif, atau represif, ia harus bertujuan melindungi kedaulatan rakyat dan kewibawaan negara Indonesia. separatisme opm Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Terpopuler Tulisan Terpilih PertanyaanGerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah...Gerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah... Keinginan untuk mempertahankan keutuhan kelompok Ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Rasa cinta kepada tanah air atau negara secara berlebihan Keinginan untuk menyejahterakan keluarga atau kerabat sendiri Dominasi kebudayaan mayoritas terhadap kebudayaan minoritas PembahasanGerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara . Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B .Gerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara. Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!8rb+NMNelsi MelisaPembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Makasih ❤️ Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara adalah suatu organisasi yang besar, mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara eksistensi negara agar tetap bertahan hidup survive, bukanlah suatu hal yang mudah. Negara senantiasa diperhadapkan dengan berbagai ancaman yang membahayakan eksistensinya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara ini adalah kejahatan/tindak pidana kamus besar bahasa indonesia, “Makar” atau “aanslag” belanda secara harfiah berarti akal busuk; tipu muslihat; perbuatan usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Atau dengan kata lain makar juga bisa dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah kepala negara atau Presiden dan Wakil mengenai tindak pidana makar juga di rumuskan dan atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. Dalam konteks gerakan separatis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa“Makar aanslag yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.” Jelas dalam isi pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaualatan atas daerah negara. Dimana kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, 1 Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. 2 Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri. Dalam hal ini gerakan separatis sebagaimana di sebut dalam poin 2 di atas merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan sebagian dari daerah negara untuk mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Mengacu pada pasal 106 KUHP, jelas gerakan separatis dapat dapat dikategorikan perbuatan makar karena unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi sebagaimana maksud dan tujuan dari gerakan separatis ,RMS dan OPM. Termasuk makar?? Secara umum GAM, RMS ataupun OPM dikenal sebagai gerakan separatis, dianggap separatis karena maksud dan tujuan gerakan mereka yang ingin memisahkan sebagian daerah NKRI untuk menjadi sebuah negara sendiri yang berdaulat, merdeka dan lepas dari NKRI. Baik GAM, RMS ataupun OPM melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya, membentuk struktural keorganisasian mulai dari perdana menteri atau presiden, para menteri sampai angkatan bersenjata. Sehingga sarat terjadi pertempuran fisik yang menimbulkan banyak korban baik dari pihak aparat pemerintah maupun pihak separatis sendiri, bahkan tak jarang masyarakat sipilpun ikut jadi korban akibat nafsu dari masing-masing pihak untuk merebut/mempertahankan apa yang mereka anggap hak mereka. Seperti di Aceh contohnya, ada ribuan jiwa yang meregang nyawa akibat pertikaian antara GAM dan TNI. Selain itu juga tak jarang terjadi pelanggaran HAM baik itu dilakukan oleh pihak TNI maupun oleh pihak GAM sendiri. Dengan demikian, Sebagaimana rumusan pasal 106 KUHP, jelaslah bahwa ketiga gerakan separatis di atas telah melakukan perbuatan tindak pidana Gerakan Separatis Adanya Gerakan separatis di Indonesia nampaknya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu 1faktor Internal dalam negeri Indonesia sendiri dan 2faktor Eksternal karena intervensi asing. Faktor eksternal merupakan pengaruh kuat timbulnya gerakan separatisme di Indonesia, kasus gerakan separatis di Papua misalnya sebagian besar karena dipengaruhi pihak asing. Menanggapi surat dari 40 anggota kongres Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang isinya, antara lain meminta kepastian pembebasan segera dan tanpa syarat atas dua separatis Organisasi Papua Merdeka OPM yaitu, Filep Karma dan Yusak Pakage. Selain itu juga akibat adanya provokasi terhadap ketidakadilan dalam menikmati hasil sumber daya alam yang melimpah, maka ada upaya beberapa orang yang belum memahami situasi, terjebak sehingga membentuk suatu gerakan separatis menentang pemerintah internal juga sangat mempengaruhi munculnya gerakan ini, dan lebih menekankan pada kajian historis. Karena ada beberapa alasan sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan ini. Pada umumnya akibat dari rasa ketidakadilan, kesejahteraan yang tidak merata, intimidasi oleh aparat pemerintah dan janji-janji pemerintah pusat yang tidak terealisasi membuat sekelompok masyarakat membuat suatu gerakan menentang pemerintah yang di anggap menerbelakangi mereka. Serta keyakinan bahwa mereka mampu hidup/mengurus diri sendiri tanpa harus bargantung pada pemerintah Indonesia. Sebagai contoh Organisasi Papua Merdeka OPM, ada beberapa alasan kenapa gerakan ini terbentuk dan melakukan pemberontakan. 1 Rasa nasionalisme Papua, senasib dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan dan negara Papua Barat; 2 Hendak menigkatkan dan mewujudkan janji belanda yang tidak sempat direalisir akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil; 3 Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat papua barat dan bangsa Indonesia; 4 Tereksploitasi hasil dari Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia sedangkan rakyat Papua Barat tetap miskin dan terbelakang;5 Hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan Cargo, yaitu suatu bangsa dan Papua Barat yang makmur di akhir juga halnya dengan dengan gerakan separatis yang ada di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka GAM, gerakan yang diprakarsai oleh Di Tiro, di bentuk pada tahun 1976 ini juga mempunyai latarbelakang sejarah kenapa gerakan ini terbentuk. Hasan Tiro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia telah ingkar janji kepada rakyat Aceh, yang notabennya aceh sangat berpengaruh saat melawan dan mengusir kolonial belanda dari tanah air. Yang mana Soekarno Presiden RI 1 berjanji akan memberikan hak Istimewa kepada Aceh dalam hal Agama,budaya dan pendidikan. ditambah lagi pukulan telak bagi aceh yaitu pembantaian terhadap Teungku Daud Beureueh beserta pengikutnya oleh aparat pemerintah yang juga dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Sampai-sampai Hasan Tiro berkata, Indonesia tak lain dari proyek “Kolonialisme Jawa”, dan warisan tak sah perang kolonial belanda. Dengan kata lain, dia menyangkal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 1949. Baginya, hak merdeka sudah harus dikembalikan kepada bangsa-bangsa seperti aceh atau sunda, yang sudah berdaulat sebelum Indonesia lahir. Kendati demikian baik GAM, OPM ataupun RMS tidak pernah mendapat pengakuan Internasional terhadap status kelompok pemberontak mereka sehingga dalam Hukum Internasional kelompok ini dikenal dengan istilah kelompok pemberontak pemerintah tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi mencipta kan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, dapat disarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good governance, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Lihat Humaniora Selengkapnya Jakarta Separatisme adalah suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok, dalam hal ini adalah negara. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar apa penyebabnya, karena tentunya suatu gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Panglima TNI Separatisme di Dunia Maya Ancaman Serius Terhadap Persatuan Bangsa Demokrasi Adalah Bentuk Pemerintahan, Pahami Pengertian hingga Jenis-jenisnya Radikalisme adalah Paham Perubahan Ekstrem, Kenali Ciri-Cirinya Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Berikut rangkum dari berbagai sumber, Rabu 20/1/2021 tentang separatisme Gerakan Separatis. adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separate yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri mendirikan negara sendiri. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan bangsa untuk mendapatkan dukungan. Jadi orang yang melakukan separatisme adalah atau disebut juga dengan separatis. Separtisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Separatisme adalah suatu gerakan yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kamu mungkin pernah mendengar berbagai gerakan separtisme ini seperti, Pemberontakan PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, G30S/PKI, Republik Maluku Selatan RMS, Gerakan Aceh Merdeka GAM, hingga Organisasi Papua Merdeka OPM.Penyebab SeparatismePenyebab seperatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok, yang sederajat. Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme. Selanjutnya, penyebab separatisme adalah masalah sosial dan politik. Pejabat yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi secara terus menerus tidak pelak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Hal ini tentunya dapat menjadi penyebab terjadinya gerakan separatisme. Sementara itu, masalah sosial seperti adanya pembedaan berdasarkan SARA, intimidasi terhadap kamu tertentu, dan masalah-masalah sosial lainnya juga menjadi salah satu faktor penyebab separatisme terjadi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia hingga masuknya negara lain untuk mengajak memisahkan diri dari suatu negara juga menjadi pemicu timbulnya gerakan separatisme Gerakan Separatis dalam Sejarah IndonesiaPemberontakan PKI di Madiun Salah satu contoh separatisme dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu Kebumen, Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. Republik Maluku Selatan RMS Republik Maluku Selatan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Selain ketiga contoh tersebut, gerakan separatis lainnya yang juga pernah terjadi di Indonesia adalah G30S/PKI, Gerakan Aceh Merdeka GAM, hingga Organisasi Papua Merdeka OPM. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

gerakan separatis dapat mengancam kedaulatan negara